BANGKA,SEPUTARBABEL.COM – Ketua Forum Pemerhati Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan Daerah (FP3D), Gustari, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim independen.
Tim ini kata Gustari, diharapkan bisa mengawasi kinerja Satuan Tugas Usaha Swasta (Satgasus) bentukan PT Timah serta mengamankan barang sitaan dari tambang ilegal.
Desakan ini muncul di tengah maraknya operasi penangkapan dan penggeledahan terhadap aktivitas penambangan ilegal oleh Satgasus.
Saat dihubungi awak media, Jumat (3/6/2026), Gustari mengakui bahwa kehadiran Satgasus PT Timah dinilai positif oleh masyarakat.
Menurutnya, satuan tugas ini efektif mempersempit ruang gerak pelaku ilegal dan menekan kerugian negara akibat mafia tambang.
“Keberadaan Satgasus ini memiliki penilaian positif karena dapat memperkecil ruang gerak kegiatan ilegal dan meminimalisir kerugian negara,” ujar Gustari.
Meski demikian, Gustari menyuarakan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Ia menyoroti prosedur Satgasus yang tidak melakukan sidang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat razia.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi membuka celah bagi oknum nakal untuk mengambil keuntungan pribadi. Tanpa pengawasan ketat di TKP, integritas barang bukti seperti bijih atau balok timah rawan dimanipulasi.
“Ada kemungkinan barang sitaan menjadi tidak utuh, berkurang jumlahnya, atau bahkan dialihkan kembali ke jalur distribusi ilegal,” jelasnya.
Gustari menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih transparan untuk menghindari niat jahat oknum yang memanfaatkan situasi.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan instruksi melalui Menkopolhukam. Usulannya adalah membentuk tim independen gabungan yang melibatkan LSM, Ormas, dan BEM di daerah.
“Tim independen ini bertugas mengawasi keberadaan Satgasus dan barang sitaan agar dapat mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat serta menjamin akuntabilitas penegakan hukum,” tutup Gustari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Timah maupun Istana Presiden terkait usulan tersebut,
