KABAR UTAMA

PT Timah Amankan Konsesi dari Penambang Tanpa Izin

SEPUTARBABEL.COM – PT Timah Tbk melakukan pengamanan konsesi dari aksi penambangan tanpa izin. Konsesi merupakan bagian dari objek vital nasional yang harus dijaga dan diamankan oleh perusahaan pemilik konsesi. Kegiatan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No.77K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.  Dalam kepmen disebutkan, ruang lingkup objek vital nasional meliputi kawasan/lokasi, bangunan, atau instalasi, dan, atau usaha di bidang energi dan sumber daya mineral. Sekretaris Perusahaan PT Timah Abdullah Umar Baswedan mengatakan, sebagai pemilik konsesi, PT Timah harus melakukan pengamanan terhadap konsesinya. Hal ini sudah sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/ MEM/ 2019. “Karena itu, kita melaksanakan pengamanan dan menjaga konsesi yang dimiliki PT Timah dari penambang yang tidak memiliki izin,” ungkap Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/6). Menurut dia, PT Timah kali ini mengamankan aset di IUP PT Timah DU.1541 yang terletak di Desa Air Inas Keposang, Bangka Selatan. Dalam pengamanan aset ini, ada empat sakan milik penambang tanpa izin yang ditemukan untuk menambang di konsesi PT Timah. Pengamanan tersebut dilaksanakan bersama Polres Bangka Selatan dan menemukan sebanyak 16 kampil timah kadar rendah, atau sebanyak 345 kg. Sebanyak enam eksavator beroperasi di wilayah konsesi PT Timah tanpa izin. Dia menyebutkan, jika ditemukan tidak ada kesesuaian dan potensi pelanggaran, pihaknya akan melanjutkan dengan pelaporan kepada penegak hukum. Apalagi, PT Timah sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan imbauan kepada para penambang yang tidak memiliki izin. “Namun sayangnya, hal ini tidak juga diindahkan. Untuk meminimalisasi potensi kerugian perusahaan dan juga negara, PT Timah berupaya dengan melaksanakan giat pengamanan aset,” imbuhnya. PT Timah disebutnya telah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambang di wilayah perusahaan dengan pola kemitraan. Masyarakat pun dapat menambang dengan legal sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami sudah melakukan komunikasi persuasif, memberikan imbauan kepada penambang yang menambang tanpa izin di wilayah konsesi PT Timah. Tapi, ini belum diindahkan,” sambung Abdullah. Dia mengungkapkan, langkah PT Timah melaksanakan pengamanan aset juga sebagai upaya untuk menjaga potensi cadangan yang dimiliki. Sebab, setiap bijih timah yang keluar dari konsesi tanpa dapat diidentifikasi ke dalam hasil produksi pemilik IUP akan  berpotensi kerugian bagi pemilik IUP. “Jika di wilayah ini saja diperkirakan bisa menghasilkan 20-25 ton bijih timah per bulan, mengacu pada rata-rata harga logam timah di medio 2021 ini, diperkiraan terjadi potensi kerugian pada kisaran Rp 6-8 miliar per bulan,” pungkas Abdullah.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker