Bangka BelitungKABAR UTAMA

Pemuda Pancasila Pangkalpinang Laporkan Pencemaran Nama Baik Ke Polda Babel

Pangkalpinang, seputarbabel.com – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang, telah menyepakati untuk melaporkan ke Mapolda Babel perbuatan melawan hukum Senin (8/2/2021) malam di Sekretariat MPC PP Kota. Hadir seluruh perwakilan PAC PP di Kota, Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP Kota dan pengurus serta kader PP di Kota. Meminta klarifikasi, menyepakati dan mengambil kebijakan organisasi. Sehingga perlu melaporkan kedua warga yang mengaku perwakilan dari pengelola cafe di lokasi Parit Enam.

Berikut rilis terkait rencana laporan polisi ormas PP Kota ke Mapolda. Dilakukan oleh pelapor Wakil Ketua MPC PP Kota Pangkalpinang, Ferry Yuliantosh dan Sekretaris MPC PP Kota, Muhammad Fajri, Selasa (9/2/2021) siang.

Diketahui Supandi Wibowo dan Cecep kedua warga ini dianggap sebagi pihak yang mengaku perwakilan masyarakat di lingkungan tempat hiburan Cafe Parit Enam. Atas tindakan mereka membuat laporan masyarakat ke Mapolsek Bukit Intan, telah membuat persepsi negatif organisasi.

Ini dilakukan mengingat dinamika dan tindakan keduanya tersebut, dianggap telah sengaja menyerang marwah dan martabat organisasi. Karena perbuatan laporan masyarakat (bukan laporan polisi) yang dengan sengaja diduga kuat membuat serangkaian tindakan/perbuatan fitnah. Karena diduga sengaja mengaburkan barang bukti seolah suatu kejadian yang serangkaian sebagai satu bagian narasi yang sama.

Sehingga sengaja membuat, Ormas PP Kota Pangkalpinang seolah melakukan “Perbuatan Pungli“ dan “Perbuatan Penipuan”. Dimana perbuatan keduanya kami anggap secara langsung telah dialamatkan kepada anggota dan atau Jajaran Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Pangkalpinang.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Pancasila Kota, Hardianda Asui mengatakan, harus dipisahkan dua lokasi kejadian. “Bahwa ada rekaman video yang bukan dilokasi Parit Enam, menjadi seolah pembenaran adanya bukti yang dibuat atau diminta setelah video itu diambil tanpa izin oleh seseorang dan disebar luaskan melalu media sosial. Menjadi awal dugaan kami,” katanya.

Hanya saja untuk dugaan pelanggaran ITE akan lebih lanjut dipelajari pihak MPC PP Kota. Juru Bicara MPC PP Kota Pangkalpinang untuk pelaporan ini, menjelaskan perlu diketahui jika kronologis anggota dan pengurus mereka di lokasi Parit Enam. Karena ada kesepakatan, sehingga mereka mendapatakan upah dari kesepakatan yang diambil tiap bulannya.

“Itu yang diambil rekan kami upah kawan – kawan, setelah kesepakatan, setelah pihak kafe meminta bantuan tersebut di kafe Kepo. Jadi bukan kami ngambil langsung ke kafe – kafe di lokasi Parit Enam dan salah satu yang kami laporkan menandatangani kesepakatan,” terang Asui.

Kemudian, setelah merasakan dampak akibat dari pelaporan masyarakat kedua warga tadi. Ditambah ada penyebaran rekaman di media sosial yang diambil tanpa izin oleh pihak ditempat lain bukan di lokasi parit enam. “Apalagi pengambilan terakhir honor kawan – kawan itu, lalu meminta stempel organisasi tanpa sepengetahuan yang berwenang di organisasi. Setelah ada kejadian di rekaman itu, itu menjadi honor yang diambil terakhir, dimana pengambilan sebelum tidak mengharuskan distempel dan tidak distempel,”

Perlu saya ingatkan kepada para pihak yang merekam dan menyebarkan rekaman. Patut diduga telah sengaja melakukan kejahatan melawan hukum dan melakukan persekongkolan kejahatan. Yang itu belum dapat kami tuduhkan kepada siapa pun saat ini dengan UU ITE ancamannya bisa digoogling. “Wartawan saja harus izinkan saat mengambil gambar, merekam suara atau video, benarkan?,” tanya Asui.

Telah diungkapkan sebelumnya, jika berbagai kinerja terkait kesepakatan membantu pengamanan lingkungan lokasi Parit Enam. Telah dilakukan dan telah ada penugasan anggota dari organisasi. Adalah wujud konkrit dari komitmen ormas pemuda Pancasila untuk turut mebantu amanat tugas konstitusi negara yang diemban oleh Pemerintah dan negara.

“Dalam rangka memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam rangkah meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, yang pada kenyataannya tugas dan tanggungjawab tersebut belum dapat di fasilitasi secara baik dan sepenuhnya, terutama untuk mengangkat harkat dan martabat kehiduapan yang layak bagi kalangan masyarakat yang berada di level bawah,” papar Asui

Kronologis kejadian telah dituangkan pihak pelapor dari MPC Pemuda Pancasila ke Polda Babel, Selasa (9/2/2021) siang. Dimana itu, telah disetujui dan disepakati lewat pengambilan kebijakan organisasi semalam. Selain hadir pengurus dari seluruh PAC juga pengurus Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Babel dan para kader Ormas ini.

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker