hukumKABAR UTAMAPANGKALPINANG

Raperda Gudang Punya Potensi PAD

Seputarbabel.com, Pangkalpinang – DPRD Kota Pangkalpinang belum mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah (raperda), hasil kerja 3 panitia khusus (Pansus) 4, 5 dan 6. Raperda penataan dan pembinaan gudang, 2 raperda penyertaan modal dan raperda dana talangan PDAM Tirta Pinang. Raperda terkait gudang, diyakini punya potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD), dari 50 gudang terdata, 17 gudang baru miliki izin.

Ketua Pansus 4 H Ermawi mengatakan, jika potensi PAD baru ada dalam raperda penataan dan pembinaan gudang. Karena dari hasil kerja Pansus diketahui di beberapa daerah, retribusi dari gudang justru menjadi potensi PAD. “Hanya saja baru 17 gudang terdaftar di kita (Kota Pangkalpinang), sehingga harusnya ini jadi peningkatan pendapatan daerah karena jumlah gudang yang ada di kita lebih dari 50,” jelasnya.

Ia menjelaskan pansus juga menemukan beberapa industri memiliki gudang, tapi tidak didaftarkan sebagai gudang. Ini harusnya dapat disiasati menjadi potensi baru pendapatan daerah, oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Bagai mana gudang yang sudah berdiri sebelum perda disahkan, dapat didata dan terdaftar sebagai gudang,” ungkap pria yang akrab disapa Haji Awi ini.

Karena dari hasil kerja pansus mereka sudah berdiri dan beroperasi sebagai gudang, hanya saja tidak memiliki izin gudang. Sehingga dari pendataan tadi seluruh gudang yang sudah ada dapat menyumbang PAD. “Retribusi bisa dibayar sebulan sekali atau langsung pertahun,” tambah anggota fraksi partai golkar ini.

Haji Awi juga mengingatkan penataan kawasan gudang, bisa diberlakukan bagi gudang baru setelah perda disahkan. Beberapa industri memiliki gudang dan bangunan beroperasi sebagai gudang. Sebelum perda disahkan, namun belum memiliki izin gudang itulah yang harusnya menjadi potensi PAD. “Kita Pangkalpinang bisa menjual jasa pergudangan,” sambungnya.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza mengatakan terkait hal tersebut menjadi tugas OPD terkait. “Harus ada fasilitasi dan mediasi dari pemerintah kota untuk melakukan penataan karena perdanya sudah dibuat dan disepakati. Mengenai bagaimana pelaksana itu menjadi rana pemda yakni OPD terkait,” jawabnya.

Ia mengatakan jika bisa saja potensi PAD dari gudang yang telah beroperasi namun belum memiliki izin. Baru setelah perda disahkan, maka pembanguan gudang harus tertata. “Dengan ada perda itu ke depan berkaitan dengan penataan gudang dapat tertata dengan baik. Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota harus menjadi barameter, tidak boleh ada kesemberautan,” paparnya.

Pansus 4 membahas raperda penataan dan pembinaan gudang, pansus 5 terkait penyertaan modal Bank SumselBabel dan Bank Syariah Babel lalu pansus 6 dana talangan untuk PDAM Tirta Pinang.

“Mengenai yang lain – lain (perda) abang pikir normatif penyertaan modal memang kebutuhan, bahkan provinsi kabarnya lebih besar lagi. Terpenting (raperda penyertaan modal) impactnya satu ada keberpihakan kepada masyarakat UMKM dipermudah dengan tidak banyak birokrasi,” tambah Hertza.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker