KABAR UTAMAPANGKALPINANG

Rencana Pemkot Potong Uang Makan PNS, Walikota Dinilai Salah Gunakan Kekuasaan

Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Uang makan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, akan dipotong. Bila benar akan dilakukan pemotongan, terindikasi Walikota salah gunakan kewenangan. Prosedur sebelum memotong dinilai telah membuat PNS terintimidasi, karena harus membuat surat keberatan atau tidak.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol ketika dimintai tanggapannya, Senin (4/5/2020) malam mengatakan hal tersebut. “Eh itu bisa dijadikan pungli loh, karena itu dimasukan ke rekening PGK Perduli. Alasannya pake surat pernyataan, itu penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerahnya. Kalau sampai dipotong sangat tidak rasional, walau PSN memereka juga sama sedang sulit,” jawabnya.

Potong Anggaran Perjalanan Dinas Dewan

Ia meminta penggunaan anggaran untuk penanganan virus corona desease (covid 19), jangan malah memaksa PNS menyumbang. Menurut kabar pola digunakan, dengan memotong lagsung uang makan dari rekening setiap PNS Pemkot setelah uang masuk dari anggaran belanja. “Bisa diperiksa itu penggunaan dan siapa dibelakangnya, jangan sampai musibah ini dijadikan arena politik untuk cari popularitas,” kata Rina.

Bukan Soal Keikhlasan PNS

Rina juta mengingatkan, agar kepala daerah tidak mensiasati aturan demi kepentingan tertentu. Karena permintaan surat keberatan atau tidak untuk dipotong akan jadi dasar bank bisa tidak memotong uang di rekening tiap PNS. Selain dapat diketahui siapa bersedia dan tidak, itu dinilainya sebagai bentuk penindasan. “Itulah yang diancam secara tidak langsung, itu tidak boleh, itu artinya kepala daerah melampaui kewenangannya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, PNS Pemkot Pangkalpinang tidak sedikit memiliki potongan sebagai debitur di perbankan. Sedangkan jika memang sumbangan, tentu harus orang yang punya kelebihan secara ekonomi. Bukan justru mensiasati situasi dan aturan untuk kepentingan tertentu Walikota. “Kita harap pemerintah daerah lebih berempati, ini terkesan mencari pananggung disaat musibah,” ketus Rina.

Ketua Nasdem Kota Tidak Sepakat

Ia pun memastikan pemotongan uang makan Pemkot Pangkalpinang sangat tidak manusiawi. Apalagi jika bentuknya sumbangan, tentu tidak ada keharusan selain tidak ada batasan nominal juga dilakukan sendiri oleh tiap PNS dari ATM.”Penggunaan dana untuk penanganan covid juga jangan menyengsarakan PNS-nya! Uang makan dipotong, suruh bikin surat pernyataan keberatan, itu yang kepala daerahnya terindikasi tidak benar,” beber Rina.

Ia juga meminta Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil langsung memindah atau memangkas anggaran belanja daerah untuk penanganan Covid 19. Refocusing dan realokasi anggaran memungkinkan, kegiatan infrastruktur seperti jembatan sekitar Rp 25 miliar ditunda. “Kenapa tidak menunda pekerja – pekerjaan tidak prioritas,” ujar Rina.

Bukan justru mengurangi anggaran kegiatan – kegiatan dengan nilai anggaran dibawah 5 miliar. Karena menurutnya situasi ekonomi yang menurut juga perlu digerakan. Jika proyek pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 200 juta diperbanyak tentu akan ada pergerakan ekonomi. “Seharusnya pemerintah daerah lebih selektif, kegiatan – kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas tidak dilaksanakan tahun ini,” pinta Rina.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker