Sabtu, Mei 28News That Matters

Dampak Pandemi Covid-19, Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat Dari Laut Harus Terus di Perhatikan

Foto para Jubir Forum Crisis Centre (FCC) saat menyambangi Kepala Dinas Perikanan Belitung. Firdaus Zamri S.Pi di kantornya

Belitung, seputarbabel.com – Forum Crisis Centre (FCC) menyambangi Kepala Dinas Perikanan Belitung. Firdaus Zamri S.Pi soal ketahanan pangan disektor perikanan, Senin (4/4/2020).

Kedatangan FCC dalam rangka menyodorkan pikiran terkait dampak ekonomi sosial di saat pandemi Covid-19.

Tidak bisa tidak, Ketahanan pangan menjadi isu yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Sepesat-pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di saat pandemi Covid-19, kebutuhan paling mendasar manusia terhadap pangan tetap menjadi isu utama yang krusial.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan mengakibatkan terdegradasinya lingkungan penyedia pangan, sehingga suplai makanan pun terancam.

Bisa saja, di saat pandemi seperti ini. Ada segelintir oknum yang secara tidak sengaja maupun sengaja melakukan tindakan perusakan dan perambahan hutan, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan pertanian menyebabkan suplai bahan makanan terancam. Itu semua di lakukan hanya untuk bertahan hidup (urusan perut-red) di tengah wabah covid ini.

Masalah ketahanan pangan di Indonesia sudah menjadi isu sentral, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa lalu, ketahanan pangan lebih berorientasi ke darat, tapi dalam dua dekade terakhir muncul kesadaran bahwa laut juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan peran laut dan sektor perikanan dalam ketahanan pangan. Mewujudkan peran laut tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Maka dari itu, FCC mencoba memberikan ilustrasi dan masukan bahwa sekalipun stok ikan tetap terjaga, tetapi stok BBM juga menjadi penting untuk operasional para nelayan ini. Jangan sampai terjadi kendala akibat banyaknya aturan main.

Agar tidak keliru, FCC mencoba memberikan pandangan kepada pemerintah, khususnya Dinas Perikanan Belitung. Untuk tidak keliru dan terjerumus dalam suatu lembaga inefisiensi birokrasi. 

“Penting dipertimbangkan jika terjadi kelangkaan,” Ucap salah satu jubir FCC.

Dinas Perikanan Belitung dalam rilis FCC mengutarakan bahwa untuk stok pangan khususnya ikan, dengan melihat potensi aktifitas nelayan tetap stabil dan berjalan seperti biasa, sekalipun harga ikan anjlok turun, belum lagi daya beli masyarakat turun, karena pendapatan masyarakat juga sangat berpengaruh.

Karena itu eksistensi FCC ada disini, menyambungkan semua sektor yang dikira-kira memberikan dampak atau efek ekonomi sosial kepada masyarakat.

“Sinergitas tentu menjadi harapan untuk meretas kemungkinan gejolak sosial. Butuh tangan-tangan pemerintah dan masyarakat, salah satunya melalui wadah FCC,” Jelas, sumber.

Dikutip dari TEMPO. CO – peran laut bagi ketahanan pangan yang mencangkup Penataan kelembagaan tersebut akan menentukan bagaimana ketahanan pangan dari laut dapat dibangun. Artinya, kebijakan ketahanan pangan tidak dapat hanya bersandar pada satu lembaga, tapi juga perlu koordinasi dan integrasi semua lembaga terkait. Tanpa penataan kelembagaan yang tepat, potensi perikanan laut dalam mendukung ketahanan pangan tidak akan tercapai. Di sini, masyarakat nelayan harus mendapat peran yang seimbang antara penyedia ikan dan kesejahteraannya. Hal tersebut yang sering terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.

Tanpa mempertimbangkan kesejahteraan nelayan, ketahanan pangan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Inilah yang harus menjadi perhatian khusus sekaligus wujud dukungan pemerintah terhadap nelayan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pembangunan ketahanan pangan berbasis kelautan wajib menjadikan kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan kecil, sebagai target pencapaiannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.