KABAR UTAMA

Sejak Diluncurkan Saluran Aspirasi Besadu Telah Menerima 404 Aduan Hingga Oktober 2019, 278 Diantaranya Telah Diselesaikan

Penulis : Rilis Kemitraan/ Agung Septianis.

besadu-3

BELITUNG, SEPUTARBABEL.COM – Sejak diluncurkan pada Bulan Februari Saluran Aspirasi dan Aduan atau Besadu telah menerima 404 Aduan hingga Oktober 2019. Dari jumlah tersebut sebanyak 278 Aduan telah diselesaikan oleh OPD terkait.

Fithrorozi selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Belitung menyebutkan bahwa aduan yang dikirimkan masyarakat terkait banyak hal. Dari data yang dihimpun tim Besadu jenis permasalahan yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu  gangguan lampu jalan, kerusakan jalan, dan pelayanan kesehatan.

“Rata-rata tiap bulannya itu beragam, yang paling banyak diadukan masyarkat itu masalah lampu jalan, kerusakan jalan, sampah, dan pelayanan kesehatan,” ungkap Fithrorozi di ruang bidang IKP Diskominfo Belitung pada Jum’at (22/11/2019).

Upik Sumarti, Kasie Produksi Informasi dan Saluran Aspirasi Diskominfo menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang SOP Besadu.

Menurutnya masih banyak masyarakat yang meminta aduannya diselesaikan diluar jam operasional Besadu. Dirinya tidak mempermasalahkan jika masyarakat Besadu diluar jam operasional, namun aduan tersebut akan di teruskan pada saat waktu operasional Besadu.

“Jam Operasional Besadu itu kan  mulai dari jam 08.00 – 16.00 Wib dari Senin – Jum’at. Jadi kalau ada aduan yang masuk diluar waktu itu, ya kita teruskan pada jam operasional berikutnya,” ungkap Upik.

Selain permasalahan waktu operasional, ada beberapa masalah lain yang belum bisa diteruskan oleh Besadu. Para pelapor seringkali tidak mengirimkan nomor induk kependudukan, padahal melampirkan NIK adalah syarat aduan tersebut diterima.

Permasalahan yang bukan menjadi wewenang pemerintah Kabupaten juga kerap kali masuk ke sistem Besadu. Namun tim Besadu tetap berusaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kalau masalah jalan provinsi atau nasional itu kan bukan wewenang Pemkab, tapi kita tetap berusaha koordinasi,” kata Upik.

Upik menyarankan agar aduan yang bukan menjadi wewenang Pemkab atau Instansi Vertikal seperti polisi, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, BPN, dan lainnya akan lebih pas jika diadukan melalui sistem SP4N Lapor.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker