https://seputarbabel.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231120-WA0032.jpg

Atasi Asumsi Defisit RAPBD 2020, Dewan Pangkas Rp 187 M Alokasi Perjalanan Dinas

Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Guna mengatasi angka perkiraan defisit pada rancangan anggaran pendapatan belanda daerah (RAPBD) 2020. Dimana asumsi defisit anggaran Rp 180 miliar, dapat ditutupi dengan dana perimbangan yang berasal dari APBN. Ternyata perkiraan tadi, meleset sehingga Rp 88 miliar rancangan anggaran belanja pun dipangkas.

Dalam rapat anggaran yang dihadiri Pj Sekda Bsbel Yulizar Adnan, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemprov Babel Ferry Aprianto, pimpinan DPRD Babel dan anggota Banggar. Hadir pimpinan selain Ketua DPRD Didit Srigusjaya, juga Wakil Ketua DPRD Babel Muhammad Amin dan Amri Cahyadi. “Asumsi yang disampaikan eksekutif tidak terakomodir sehingga defisit Rp 180 miliar, perlu memangkas Rp 88 miliar,” kata Didit.

Dijelaskan Didit, guna menutupi defisit tadi, maka mereka tim anggaran telah sepakat memangkas Rp 88 miliar rencana alokasi anggaran belanja. Rp 43 miliar berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemprov Babel ke Kabupaten/Kota. Kemudian Rp 45 miliar berasal dari rencana belanja untuk perjalanan dinas. “Dari pada kita mencoret kepentingan publik lebih baik punya aparatur yang kita coret,” sambungnya.

Selebihnya maka rencana anggaran belanja, belum pada skala prioritas juga mereka coret sehingga postur RAPBD tidak defisit diatas 6 persen. Rp 187 miliar rencana anggaran belanja perjalanan dinas, dipangkas Rp 45 miliar. Dengan rincian anggaran belanja eksekutif Rp 30 miliar dari Rp 117 miliar dan milik legislatif Rp 15 miliar dari Rp 70 miliar. “Tidak mereka bukan cemberut, tapi kecapean bahas anggaran, engga ada masalah (pangkas anggaran perjalanan dinas) sudah disepakati,” elak Didit.

Sedangkan Rp 43 miliar anggaran belanja, berasal dari DID yang dipangkas cukup banyak. Hanya saja paling besar adalah Rp 10 miliar investasi dan Rp 9 miliar dana jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan peningkatan jalan komplek asrama, bantuan kepada Pemerintah Desa dan Bantuan keuangan kepada Kecamatan adalah anggaran di DID yang terpangkas.

Hanya saja dijelaskan Didit terkait investasi Rp 10 miliar dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 9 miliar. Dimana Rp 10 miliar tadi, merupakan investasi yang menurutnya tidak prioritas karena menyertakan modal kembali ke Bank Sumsel Babel. Sedangkan Rp 9 miliar terkait jaminan kesehatan masyarakat, itu menurutnya kelebihan anggaran. “Jaminan kesehatan masyarakat itu bukan dicoret tapi kelebihan anggaran,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *