KABAR UTAMA

Intel Kejari Belitung Akan Turun Terkait Laporan Terhadap Kades Bantan

Dilansir dari RakyatPos.

Foto Ilustrasi

Belitung, seputarbabel.com – Warga Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung meminta pihak kejaksaan turun tangan mengusut kasus penjualan tanah negara oleh oknum Kades. Tiga orang perwakilan warga Dusun Ilir, Rabu (31/7/2019) mendatangi Kejaksaan Negeri Belitung. Kedatangan mereka disambut baik oleh Jaksa Intel, Dimas.

Diceritakan, proses jual beli lahan desa seluas 68 hektar kepada pihak investor bidang pariwisata itu terlebih dahulu dipecah menjadi 37 SKT (surat kepemilikan tanah) atas nama masyarakat setempat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bantan. Jum’at (4/10/2019).

Kemudian uang hasil penjualan lahan dibagi kepada lebih dari seratus kepala keluarga (KK) dengan nominal bervariasi. Untuk Dusun Ilir per KK mendapat Rp2 juta, sementara di Dusun Cangkok menerima Rp5 juta per KK.

Ternyata, perlakuan diskriminatif kades ini kemudian memicu ketidakpuasan warga Dusun Ilir. Mereka pun mempertanyakan berapa nilai dan total luas lahan yang telah dijual Kades Bantan, Muslin. Warga mulai kesal sebab menurut pengakuan Muslin lahan desa yang dijual berkisar 28-30 Ha. Namun, santer beredar ditelinga warga bahwa tanah desa yang terjual seluas 68 hektar.

Mantan Kades Bantan, Tasmad, mengemukakan lahan 68 hektar dibagi 37 SKT itu terbit tanggal 03 Desember 2019, dengan rincian 21 SKT mengatasnamakan 21 orang warga dusun Ilir, 6 orang warga Air Malik, 3 orang warga Cangkok dan 7 orang warga Bantan.

Bahkan ada satu orang memilki lebih dari 3 SKT masing-masing luas 2 hektar. Menurutnya, penjualan tanah desa tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat. “Kami mempertanyakan berapa luas yang dijual, dimana batas-batasnya,” tanyanya.

Tasmad merasa heran maraknya penjualan lahan desa ibarat segampang menjual tanah pribadi. Dikatakannya, seharusnya hutan desa terus dijaga untuk keberlangsungan genarasi penerus, bukan malah dijual, apalagi tanah yang dijual itu diterbitkan SKT. “Kenapa SKT bisa terbit,” sesalnya.

Padahal, kata Tasmad, tanah yang diterbitkan SKT itu tidak pernah digarap sehingga tidak ada tanam tumbuh milik masyarakat. Hampir 90 persen hutan milik desa sudah berpindah tangan kepada investor.

“Sangat disayangkan, apa masyarakat harus disuruh berkebun di hutan lindung,” kecamnya. “Semula Infonya hanya 26 hektar, dengan 13 SKT untuk tanah di Dusun Ilir, dan 14 hektar tanah di Dusun Cangkok. Tapi belakangan bisa muncul hingga 37 SKT, 68 hektar. Dimana lebihnya,” singgungnya.

Sementara itu, Jaksa Intel Kejari Belitung, Dimas, berjanji akan turun guna menyelidiki penjualan tanah Desa Bantan. “Kita akan telusuri, kita akan kumpulkan data, kita telaah”. Tandas Dimas.

Artikel ini di lansir dari RakyatPos dengan judul : Kades Bantan Dilapor ke Kejari

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker