KABAR UTAMA

Perda Jangan Hapus IUP Logam

Seputarbabel.com, Jakarta – Rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K). Mewacanakan akan menghapus Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam timah di laut. Langkah tersebut dinilai tidak tepat, karena bertentangan dengan kewenangan dan objek Raperda Zonasi.

Pakar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan hal tersebut. IUP sendiri mengatur terkait potensi mineral dan menjadi cadangan bagi perusahaan pertambangan. “‎Enggak bisa, Perda Zonasi itu hanya menetapkan peruntukan sesuai dengan daya dukung dan tampung rungnya. Jadi itu dimensinya darat, air, udara,” jawabnya.

Raperda RZWP3K yang dibahas DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), jika Panitia Khusus (Pansus) ingin menghapus sejumlah IUP‎ milik PT Timah dan beberapa perusahaan swasta. Menurut Guru Besar Unpar ini, langkah yang salah kaprah karena perizinan pertambangan diatur oleh ketentuan terkait pertambangan. “Tidak bisa dicabut dengan diatur lewat aturan terkait pesisir dan pulau – pulau kecil,” sambungnya.

Dalam tata ruang di aturan tersebut, menurut Asep menyangkut 5 aspek yakni menyangkut fisik, kegiatan, sumber daya, hak-hak masyarakat, dan wewenang pemerintah. Untuk wewenang pemerintah daerah ini bukan izin kaitannya dengan pertambangan, tapi terkait penguasaan ruang. ‎”Izin itu bukan kaitannya dengan tambang, izin itu terkait penguasaan ruang. Ini tidak diatur karena IUP itu izin pertambangan, tidak boleh dihapuskan oleh Perda, Tata Ruang atau Zonasi bukan wadahnya,” jelasnya Rabu (18/9/2019) kemarin.

Diterangkan Asep secara urutan terkait aturan perundang – undangan, Perda Provinsi berada di bawah peraturan Undang. Pasal 7 Ayat 1 Undang – Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menjelaskan hirarki terkait subtansi dan kewenangan Perda. “Jadi tidak boleh dia (Perda) melampaui substansi yang bukan wewenangnya. Buka kewenangan pemda untuk mengatur poin izin pertambangan,” terangnya.

Asep menyampaikan, sangat aneh jika Raperda RZWP3K Babel tersebut sampai disahkan, jika menghapus IUP. Disarankannya agar pemerintah pusat mengevaluasi karena ketentuan tersebut akan menimbulkan tumpang tindih aturan. “Bagusnya dicegah dari sekarang, bahwa itu bukan wadahnya, bukan substansinya mengatur izin pertambangan‎ berkaitan dengan Perda tata ruang. Kacau soal perizinan, tata ruang sudah mengambil substansi di luar tata ruang,” ungkap Profesor ini.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker