Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) bidang Infrastruktur dan Investasi, Muhammad Abduh meminta para eksportir lada tidak mengirim ke Vietnam. Terlebih lada asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang ingin mengembalikan kejayaan Lada Putih Muntok. Kegiatan ekspor lada ke Vietnam akan berakibat merugikan petani lada dan menguntungkan negara tujuan ekspor.
“Pola ekspor kita harus diubah, jangan ekspor lada ke Vietnam dan harusnya kita ekspor ke Amerika dan Eropa. Kalau ekspor ke Vietnam kita sulit mendapatkan hasil yang baik,” kata Abduh pada peluncuran Famers APP, Kamis (19/7/2018) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur.
Abduh beranggapan jika lada Nasional diekspor ke Vietnam, maka lada kita akan dicampur agar lada mereka memiliki citra rasa yang lebih baik. Barulah Vietnam kemudian mengirim lada tadi ke negara di benua Amerika dan Eropa, dengan harga yang jauh lebih tinggi. “Saya minta eksportir memperhatikan hal ini, jangan kita dijadikan objek dagang,” tegasnya.
Upaya agar eksportir lada tidak lagi melakukan kegiatan pengiriman lada ke Vietnam, Abduh meminta Kementerian Perdagangan mengkomunikasikan hal tersebut ke eksportir lada nasional. Dari produksi lada dunia 400 ribu ton pertahun, Vietnam menyumbang 200 ribu ton, sementara Indonesia hanya 60 ribu ton. “Saya meragukan produksi lada Vietnam bisa mencapai 200 ribu ton,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu Abduh juga menyoroti soal rendahnya harga lada saat ini. Karena akibatnya dari hal ini petani yang menerima dampak langsung. Petani tidak akan mampu meningkat produksi dan kualitas lada jika harga lada hanya Rp 50 ribu per kilogram. “Saya menyambut baik kebijakan resi gudang yang dibuat olah Gubernur Babel untuk membantu petani lada dalam mensiasati rendahnya harga lada saat ini,” terangnya.
Sementara itu Suhaili, petani lada asal Desa Terentang berharapharga bisa diatas biaya produksi petani. Ia berharap harga lada dapat naik diangka Rp 100 ribu per kilogram. “Untuk satu pohon lada saja biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 50 ribu Tentunya harga tersebut sangat merugikan petani,” ungkapnya.
