Seputarbabel.com, Pangkalpinang – Rancangan peraturan daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (ZWP3K) belum juga disampaikan ke DPRD untuk segera disahkan. Padahal dengan perda tersebut diharap konflik kepentingan bisa diselesaikan, karena akan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik zonasi tambang.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya. Menurutnya raperda ZWP3K akan mempertegas zonasi tambang, kelautan, pariwisata, dan tak kalah penting mengamankan pulau – pulau kecil yang ada di Babel. “Dengan perda tersebut semua konflik kepentingan diharapkan bisa selesai,” katanya.
Menurut Didit, selama ini ada tumpang tindih kepentingan antara sektor pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Isu yang beredar di masyarakat, pertambangan bisa mengganggu hasil tangkapan ikan, dan mengurangi keindahan sumber daya alam untuk sektor pariwisata.
’’Nah, yang kami butuhkan sekarang adalah duduk bersama membahas semua ini. Kami juga butuh dukungan publik untuk bersuara, jangan diam saja. Kalau sudah dibahas kan enak, bisa sama-sama cari solusinya dan menyelesaikan polemik. Jangan malah dibiarkan saja seperti ini. Kami sudah kangen bisa segera memiliki perda zonasi,’’ tuturnya.
Didit menyayangkan kondisi saat ini di mana draf perda zonasi Babel belum juga disampaikan pihak pemerintah daerah. Dia juga menyayangkan terkesan perda zonasi Babel tersandera. “Saya juga bingung, kenapa belum disampaikan pada kami? Padahal, perda ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas mulai dari sektor tambang, pariwisata, perikanan, dan perhubungan,’’ ungkapnya.
Dia mengaku prihatin karena sebagai daerah kepulauan, Babel kalah cepat dengan Provinsi Banten yang terlebih dulu bisa menyelesaikan perda zonasinya. “Kami harus menyelamatkan pulau-pulau kecil di Babel. Sebab tidak ada yang tahu kan pulau-pulau kecil itu sudah diambilalih oleh siapa? Jangan-jangan sudah bukan milik kita lagi,’’ harapnya.
