BANGKA TENGAH

Parpol Pengusung : Ibnu Saleh Mencari Kambing Hitam Atas Proses Wakil Bupati Bateng

Nasdem Belum Tanda Tangan Berita Acara Keputusan Penetapan Cawabup

Rapat penentuan dua nama calon wakil Bupati Bangka Tengah, pada Kamis (22/3/2018) akhirnya telah selesai disepakati oleh enam partai pengusung, mereka memutuskan dua nama akan disampaikan ke Bupati untuk menjadi calon wakil Bupati.

Hal itu sesuai dengan berita acara hasil keputusan penetapan calon wakil bupati Bangka tengah yang di tanda tangani oleh parpol PPP, GERINDRA, PKS, DEMOKRAT, HANURA sedangkan Parpol Nasdem akan menandatangani setelah semua parpol pengusung tanda tangan, sampai dengan hari ini (Senin, 27/3/2018) belum di tanda tangani, malah terkesan mencari kambing hitam kata salah satu pengurus parpol pengusung kepada seputarbabel.com Senin (27/3/2018),yang namanya tak ingin di publikasikan.

Di rencakan 5  Pimpinan Parpol Pengusung akan melaporkan ke kementerian dalam negeri Atas Permasalahan Proses permasalahan wabup bateng ini.

Berita sebelumnya  Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh kembali mewanti wanti serta menyarankan ke panitia adhoc partai pengusung calon Wakil Bupati untuk kembali berkonsultasi sebelum memberikan dua nama calon wakil bupati kepadanya.

Pasalnya, menurut dia hal itu dilakukan karena masalah dualisme partai Hanura yang terjadi di pusat juga akan berpengaruh pada pemilihan calon wakil Bupati.

Ia mengkhwatirkan kondisi ini akan membuat cacat hukum apabila calon wakil terpilih nanti dianggap tidak sah.

Dimana menurut Ibnu pada satu bulan lalu dirinya pernah berkonsultasi dengan direktur pejabat negara, menanyakan terkait itu menurutnya apabila di pusat ada dualisme partai artinya yang menandatanganinya ada dua maka di daerah juga harus dua.

“Jadi begini, ini saya buka, bahwa saya satu bulan lalu sudah berkoordinasi dengan direktur pejabat negara, dia mengatakan kalau ada partai pengusung di pusat dua, maka yang di Kabupaten juga harus dua yang menandatanginya ini masalahnya,” jelas Ibnu, Senin (26/3/2018)

Sehingga menurutnya, seharusnya kawan dari partai pengusung untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan direktur pejabat negara sebelum nantinya menimbulkan masalah dan cacat hukum.

“Saran saya, kawan lebih dahulu konsultasi ke direktur pejabat negara, takutnya nanti saya telah tanda tangan di berikan ke DPRD lalu dipilih ternyata itu tidak sah, itu akan jadi masalah, oleh karena itu saran saya, partai pengusung konsultasi ke direktur pejabat negara agar jelas , tidak saling menyalahkan dan fitnah antara kita,”ujarnya

Ia menambahkan bahwa dalam koalisi pengusungan wakil Bupati ada enam partai yang berkualisi, sementara ada satu partai yaitu Hanura terdapat dalam kualisi tersebut.

“Sekarang Hanura sedang berselisih, siapa yang menandatanganinya, nanti apabila telah di serahkan, ada cacat hukum, resikonya begitu mereka tidak akan merekom,” lanjutnya

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker