Bangka Belitung

Ferdy Hermawan Sebut Pemilihan Hendra Apollo Cacat Hukum

Pangkalpinang, Seputarbabel.com– Pemilihan ketua DPD Golkar dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada 26-27 Februari lalu yang berlangsung di GedungDPP Golkar, Jakarta dinilai cacat hukum dan cacat politik oleh sejumlah kader di Partai Golkar.

Salah satu peserta dari Unsur Depidar Soksi Golkar Babel, Ferdy Hermawan menilai naiknya Hendra menjadi Ketua DPD Golkar Babel menjadi cacat hukum karena adanya pelanggaran yang bersifat prinsip di dalam pelaksanaan Musdalub tersebut.

“Naiknya Hendra Apolo menjadi ketua partai berlambang beringin itu pada hakekatnya bukan di putuskan melalui atau didalam mekanisme Musda yang sebenarnya, melainkan di putuskan oleh kekuatan pihak lain di luar mekanisme musda yang kemudian memaksakan kehendaknya menjadikan keputusan tersebut menjadi keputusan musdalub, ” kata Ferdy Hermawan. Kamis (01/03/2018)

Menurut Ferdy, intervensi sejumlah pengurus DPP Golkar terhdap pelaksanaan Musdalub tersebut sangat kasar, dan terasa sekali merampas hak hak peserta, tindakan sepihak pengurus, teras, DPP golkar tersebut juga membuat peserta Musdalub menjadi terlantar, karena agenda peleno pemilihan tersebut sengaja di sekorsing dari lepas tengah hari dan baru di buka kembali hampir pukul 10 malam.

“Agenda pleno pertanggung jawaban PlT Ketua golkar Babel telah selesai sebelum sholat Ashar, anehnya untuk masuk ke pleno pemihan tersebut, di tunda tunda terus dengan alasan di buat buat” tutur ferdy.

Di jelaskan Ferdy, rekayasa dan interpensi tersebut mulai dari di lakukannya simulasi pemilihan ketua DPD Golkar Babel terhadap seluruh ketua DPD Golkar Kabupaten/kota hingga berujung pada tindakan sepihak DPP partai Golkar memaksa Bambang Patijaya mundur dari pencalonannya beberapa menit sebelum rapat pleno dengan agenda pemilihan ketua dibuka.

Menurutnya kemenangan ini sama artinya dengan mengembalikan semangat lama yakni kembalinya kekuatan praktek-praktek politik Golkar ala orde baru.

“Demokrasi yang dilaksanakan atau didengung-dengungkan bersifat formalistik bukan demokrasi sesungguhnya,” jelas Ferdy.

Lanjutnya, seperti dalam pelaksanaan musdalub tersebut Hendra Apolo bukan menang bertarung dipilih melalui Musda tetapi dimenangkan oleh kekuatan intervensi Pengurus DPP Golkar terharap Musdalub Golkar Babel

Menurutnya, Hal tersebut membuat pelaksanaan musdalub tersebut menjadi Cacat Politik.

Karena Hendra Apolo pada prinsipnya tidak dipilih melalui proses penyampaian aspirasi dan melalui mekanisme Musda sebagai forum tertinggi dalam mekanisme keputusan di Partai Golkar, ” tegas Ferdy yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Dia juga mensinyalir musdablub tersebut cacat hukum .

“Pelaksanaan musdalub tersebut jelas-jelas dan nyata-nyatanya telah melanggar ketentuan juklak-05/DPP/Golkar/VI/2016 tentang penyenggaran musyawarah umumnya wadah Partai Golongan Karya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan juklak tersebut pada ketentuan umum huruf D, penyelenggaraan musyawarah daerah harus dilaksanakan secara Konstitusional, Demokartis, Rekonsiliatif dan Berkeadilan.

Maka oleh karena itu sejumlah kader Golkar bersama para advokat akan melakukan gugatan terhadap pelaksanaan musdalub yang tidak adil terhadap kader murni partai Golkar Babel

“Bersama kawan advokat Golkar Babel kami akan mengupayakan ke jalur hukum dan ke mahkamah partai,” tutupnya. (AAL)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker