BANGKA BARATBangka Belitung

Gubernur Erzaldi Serahkan Izin Pertambangan Rakyat

JEBUS, BANGKA BARAT – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dr. H. Erzaldi Rosman, SE., MM, menyerahkan secara simbolis pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 30 warga penambang timah di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Warga penerima IPR tersebut berasal dari Kecamatan Jebus, Simpang Teritip, Parit Tiga, dan Kecamatan Muntok.

Acara penyerahan IPR yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Jebus Bangka Barat (23/10/2017) siang tersebut, juga dihadiri tersebut Kapolda BaBel Brigjen Pol. Syaiful Zachri, Kasrem 045/Garuda Jaya, Danlanal Babel, Bupati Bangka Barat Drs. Parhan Ali. MM, Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Babel, Ir.Suranto Wibowo, unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat, Sekda, sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Barat, Pimpinan Bangka Tin, dan elemen terkait Kecamatan Jebus.

Gubernur Erzaldi dalam sambutannya mengatakan, izin pertambangan rakyat ini akan diatur lebih lanjut bagaimana administrasinya, dan tinggal bagaimana rakyat yang mengolahnya.

“Maka dari itu, masyarakat harus cerdas, yaitu cerdas dalam menambang, cerdas dalam memanfaatkan hasil tambang, cerdas dalam mengolah rizki dari hasil tambang yang sudah diberi Allah SWT kepada kita semua,” ujar Erzaldi.

Gubernur Erzaldi dalam kesempatan sama juga menyebutkan, jumlah lahan sesungguhnya sebesar 3000 hektar, dan sudah diolah jumlah IPR saat ini sebanyak 1000 IPR. “Untuk itu, jangan ada lagi pihak-pihak yang menambang di daerah terlarang. Saya sudah bicarakan dengan bapak Kapolda untuk ditindak jika ada yang menambang di daerah terlarang,” ungkap Erzaldi.

Diakhir sambutannya, Gubernur Erzaldi menyampaikan, Ia sudah meminta kepada Presiden RI untuk beraudiensi prihal menambah lahan dan lokasi tambang ini.

Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali, MM, pada kesempatan sama mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan dan tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Pemkab Bangka Barat menyambut baik keputusan kementerian energi sumber daya mineral tentang undang-undang nomor 24 tahun 2017, dimana dengan adanya legalitas izin rakyat bisa mengelola dan menambang dengan tenang,” kata Parhan.

Hal senada disampaikan Kapolda Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri. Katanya, keabsahan dan legalitas izin pertambangan yang telah diberikan ini, jangan sampai terjadi perpindahan tangan atau pelanggaran dalam prosedur yang sudah ditentukan, seperti kerusakan lingkungan hidup.

“Saya meminta kepada pengguna lahan untuk tetap memperhatikan lingkungan dan melestarikan tempat yang telah kita ambil manfaatnya. Saya akan turunkan tim untuk mengawasi hal tersebut,” tutup Syaiful Zachri.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker